Artikel Hukum

Perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Indonesia merupakan sebuah panggung yang menyoroti persilangan antara upaya modernisasi hukum dengan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang tercermin dalam Pancasila. RUU KUHP yang bertujuan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918 telah menimbulkan kontroversi yang mendalam di kalangan masyarakat, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia. Perdebatan ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan substansi hukum, tetapi juga mencakup isu-isu sosial, kultural, dan filosofis yang mendasari keberadaan hukum dalam masyarakat yang berkeadilan.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk yang beragam etnis, budaya, dan agama, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengembangkan sistem hukum yang merespons dinamika zaman dan mempertahankan nilai-nilai dasar Pancasila. Salah satu aspek penting dari sistem hukum Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah menjadi landasan dalam penegakan hukum sejak zaman kolonial Belanda.

KUHP yang berlaku saat ini, yang dianut pada tahun 1918, mengalami berbagai kali revisi dan penyesuaian untuk mencerminkan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, seiring dengan zaman yang terus berubah dan tantangan kejahatan yang semakin kompleks, terdapat kebutuhan mendesak untuk memodernisasi hukum pidana Indonesia agar tetap relevan dan efektif.

RUU KUHP yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan merupakan respon pemerintah dan DPR terhadap kebutuhan tersebut. Pembahasan RUU ini tidak hanya mencakup penyempurnaan teknis terhadap KUHP yang lama, tetapi juga mencoba menangkap nilai-nilai keadilan yang lebih luas, termasuk aspek-aspek kebebasan individu, hak asasi manusia, dan harmonisasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

1. Peran Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia
   Pancasila, yang diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada tahun 1945, mengandung lima nilai yang mendasari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lima nilai tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
   Dalam konteks hukum, Pancasila bukan sekadar refleksi filosofis, tetapi juga menjadi landasan moral dan etika yang harus diwujudkan dalam setiap peraturan-peraturan-undangan yang dikeluarkan. Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa semua hukum dan peraturan perundang-undangan harus disusun dan diterapkan sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. Oleh karena itu, RUU KUHP sebagai bagian dari upaya modernisasi hukum pidana Indonesia haruslah konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, yang menempatkan keadilan, kebebasan, dan persatuan sebagai prinsip-prinsip utama dalam pembangunan negara dan masyarakat.
2. Dinamika Perdebatan Mengenai RUU KUHP
   RUU KUHP telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Diskusi publik, baik di media sosial maupun dalam forum-forum akademis dan legislatif, mencakup berbagai aspek yang melampaui ketentuan teknis dalam hukum pidana. Persoalan-persoalan seperti kebebasan berpendapat, hak minoritas, perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, serta penghormatan terhadap keanekaragaman budaya menjadi pusat dari apa yang ada di dalamnya.
   Isu krusial yang sering kali diangkat adalah potensi kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Pasal-pasal dalam RUU KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap penguasaan atau pencemaran nama baik bisa memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas, namun di sisi lain, juga berpotensi membatasi ruang gerak dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau institusi.
   Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti penanganan kasus kekerasan di rumah tangga atau penyediaan layanan seksual, juga menjadi perhatian utama. Bagaimana RUU KUHP memberikan perlindungan yang mampu tanpa melanggar hak-hak asasi manusia menjadi tantangan yang harus diatasi dalam menetapkan ketentuan-ketentuan yang adil dan berkeadilan.
3. Modernisasi Hukum dan Konteks Global
   RUU KUHP merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memodernisasi sistem hukum pidana yang telah berusia lebih dari satu abad. Dalam konteks globalisasi dan perubahan dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi, perlu adanya penyesuaian hukum pidana dengan kenyataan zaman modern. Perkembangan teknologi informasi, perdagangan internasional, dan tantangan baru dalam kejahatan seperti cybercrime menjadi alasan utama mengapa revisi KUHP dianggap penting.
   Upaya modernisasi hukum ini juga diwujudkan dalam penyelarasan dengan standar hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia. RUU KUHP diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga negara, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan menyesuaikan diri dengan norma-norma hukum yang berlaku secara global.
4. Nilai-nilai Pancasila sebagai Fondasi Hukum Nasional
   Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam memuat mengenai RUU KUHP. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, kesatuan, demokrasi, dan hukum yang adil menjadi landasan filosofis yang harus dijunjung tinggi dalam setiap peraturan hukum yang dibuat. Di tengah upaya untuk memodernisasi hukum, penting untuk memastikan bahwa RUU KUHP tidak mengabaikan atau bahkan mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan moral dan etika bangsa Indonesia.
5. Kontroversi dan Isu Sentral dalam RUU KUHP
   Perdebatan sengit seputar RUU KUHP mencakup sejumlah isu kontroversial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu isu utama adalah kriminalisasi terhadap klaim kebebasan dan kebebasan. Pasal-pasal dalam RUU KUHP yang dapat menjerat tindakan seperti pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap penguasa bisa dianggap sebagai potensi ancaman terhadap kebebasan berbicara.
   Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan orang dengan orientasi seksual yang berbeda, juga menjadi titik fokus yang intens. Bagaimana RUU KUHP menangani isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemikiran seksual, atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas menjadi ujian nyata dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum yang tegas dan kebebasan individu.
6. Harmonisasi dengan Sistem Hukum Nasional dan Lokal
   Selain mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, harmonisasi RUU KUHP dengan sistem hukum adat dan lokal di Indonesia juga menjadi perhatian penting. Sistem hukum adat, yang mendasari keberadaannya pada nilai-nilai lokal dan tradisional, seringkali berbeda dengan konsep-konsep yang diatur dalam hukum pidana modern. Penyelarasan ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan untuk menciptakan keadilan universal, tetapi juga menghormati keanekaragaman budaya dan nilai-nilai masyarakat adat yang turut berkontribusi dalam membangun identitas nasional Indonesia.
7. Prospek Masa Depan dan Tantangan Implementasi
   Di masa depan, penyelesaian RUU KUHP yang akhir harus mempertimbangkan hasil dari pembahasan yang luas dan mendalam ini. Keterlibatan aktif masyarakat sipil, sejarawan, dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses konsultasi publik sangat penting untuk mencapai konteks yang adil dan representatif. Tantangan utama juga akan terletak pada implementasi RUU KUHP setelah disahkan, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan terhadap persetujuan, dan pemantauan terhadap dampak sosial dari penerapan hukum baru.

KESIMPULAN

Perdebatan sengit mengenai RUU KUHP adalah cerminan dari dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Di satu sisi, upaya modernisasi hukum menjadi dorongan untuk menghadapi tantangan zaman baru dan memenuhi standar internasional. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral bangsa harus dijaga dalam upaya merumuskan undang-undang yang adil dan berkeadilan. Penyelesaian yang tercapai nantinya diharapkan dapat mencerminkan kompromi yang menghormati pluralitas masyarakat Indonesia dan mendukung visi keadilan yang inklusif dan progresif.

Penulis : NADIA FARHATUL MUSYARROFA