Perdebatan Sengit RUU KUHP: Antara Modernisasi dan Nilai-nilai Pancasila

Reading Time: 4 minutesPerdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Indonesia merupakan sebuah panggung yang menyoroti persilangan antara upaya modernisasi hukum dengan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang tercermin dalam Pancasila. RUU KUHP yang bertujuan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Read More

Benang Merah antara diskresi dan penyalahgunaan kewenangan

Reading Time: 6 minutesIndonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat. Tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan Read More

Analisis Faktor Instrumen Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian

Reading Time: 4 minutesDalam kehidupan bermasyarakat, perjudian dianggap tindakan melawan hukum,  perbuatan yang menimbulkan masalah dan keresahan umum. Definisi perjudian secara garis besar adalah permainan antar pemain dengan bertaruh  memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi Read More

Analisa Yuridis Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan KUHP

Reading Time: 5 minutesWacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali menjadi “disturbing issue” setelah pemerintah mengumumkan akan mengesahkan pada bulan Juli tahun 2022 mendatang. Salah satu isu yang kembali digaungkan dalam merespon pengesahan RKUHP tersebut berkaitan dengan delik penghinaan (belediging) terhadap presiden dan Read More

Harmonisasi Definisi Saksi dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Reading Time: 6 minutesSemua orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap, demikian disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Membuktikan seseorang bersalah atau tidak melakukan suatu tindak pidana, diperlukan tolak Read More